Supervision by Supervisory Council and Supervisor of the Temporary Land Deed Official
- Publication History
- Published online: October 31, 2022
- DOI
- https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1229
- Copyright
- Copyright (c) 2022 Rizwandi Adealmuqni, Marwati Riza, Syamsuddin Muchtar
Abstract
This article aims to examine the responsibilities that can be applied by the Board of Trustees and Supervisors of Land Deed Making Officials in terms of fostering and supervising Temporary Land Deed Making Officials (PPATS). The method used is normative or doctrinal legal research, is descriptive-prescriptive, focuses on examining primary legal materials and secondary legal materials, using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the analysis that the form of accountability applied by the supervisory board and supervisor of Land Deed Making Officials in terms of fostering and supervising PPATS, namely, only imposing administrative sanctions in the form of; written warning; Temporary suspension; Dismissal with honor; Dismissal with disrespect, against PPATS who commit violations as a form of part of the guidance and supervision. Thus, the PPAT supervisory board and supervisors in being responsible for the task of coaching to PPATS, need to seek formal and informal guidance, as well as imposing strict sanctions on PPATS who commit violations in carrying out their duties.
References (25)
- Achmad Ali. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory). Teori Peradilan (Jurisprudence). Kencana. Jakarta.
- Affan Mukti. (2006). Pokok-Pokok Bahasan Hukum Agraria Affan Mukti. Usu Press. Medan.
- Aminuddin. (2020). Hukum Administrasi Pemerintahan. Phinatama Media. Makassar.
- Brilian Pratama, Happy Warsito, Herman Adriansyah. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris. Vol. 11, No. 1.
- Dian Syaferli. (2022). Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya, Yogyakarta. Vol. 2, No. 1.
- Djoko Susanto. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Bpn Terhadap Ppat. Vol. 6, No. 1.
- Fitri Ubaidillah Umaaya. (2019). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Perjanjian Jual Beli Tanah. Vol. 7, No. 6.
- Gusti Apsari Hadi. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Ppat. Vol. 9, No. 3.
- Gusti Bagus Yoga Prawira. (2016). Tanggung Jawab Conveyancer Terhadap Penjualan Akta Tanah. Vol. 4, No. 1.
- Hans Kelsen (A), (2007). Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea. (2011), Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Vol. 2, No.2.
- Herlina Ratna Sumbawa Ningrum. (2019). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita. Vol. 14, No. 2.
- Indra Yudha Koswara. (2016). Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). Vol. 1, No. 1.
- Irwansyah. (2020). Pemilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jovita Elizabeth, Teddy Anggoro. (2022). Pembatalan Akta Jual Beli Ppat Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan. Vol. 8, No. 1.
- Julista Mustamu, (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). Vol. 20, No. 2.
- Michell Eko Hardian. (2020). Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pada Pembuatan Akta Tanah di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat).
- Rahmat Ramadhani. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. Vol. 2, No. 1.
- Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. Golden Ratio of Law and Social Policy Review, 1(1), 7-16.
- Ricki Yoan, Amzulian Rifai. (2017). Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Vol. 6 No. 2.
- Sinring, B., & Buana, A. P. (2022). Legal Politics Of Sustainable Agricultural Empowerment In South Sulawesi For Community Welfare And Sustainable Development. Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR), 1(2), 38-48.
- Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, Marjan Miharja. (2020). Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum. Vol. 4, No. 1.
- Tiarawati Poniskori. (2017). Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Menurut Pp Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Vol 5, No 2.
- Triyono. (2019). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum. Vol. 17, No. 2.
- Ulfa Amalyah Usman. (2020). Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah. Vol. 2, No. 4.
